SYARAT PENGAJUAN NUPTK BARU TAHUN 2018

SYARAT PENGAJUAN NUPTK BARU TAHUN 2018

Peraturan Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan  Nomor 1 Tahun 2018 tentang Juknis Pengelolaan NUPTK bertujuan untuk:

a. meningkatkan tata kelola data Pendidik dan Tenaga Kependidikan;

b. memberikan identitas resmi kepada Pendidik dan TenagaKependidikan; dan

c. memetakan kondisi riil data Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan.

Untuk Permohonan Penerbitan NUPTK dilakukan melalui sistem aplikasi vervalptk.data.kemdikbud.go.id dengan ketentuan sebagai berikut:

(1) Penerbitan NUPTK dilakukan oleh PDSPK dengan tahapan:

a. penetapan calon penerima NUPTK; dan

b. penetapan penerima NUPTK.

(2) Penetapan calon penerima NUPTK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan apabila Pendidik dan Tenaga Kependidikan:

a. sudah terdata dalam pangkalan data dapo.dikdasmen.kemdikbud.go.id atau dapo.pauddikmas.kemdikbud.go.id.

b. belum memiliki NUPTK; dan

c. telah bertugas pada Satuan Pendidikan yang memiliki Nomor Pokok Sekolah Nasional. 

(3) Penetapan calon penerima NUPTK dilakukan dalam jaringan melalui sistem aplikasi 

vervalptk.data.kemdikbud.go.id pada tingkat SatuanPendidikan.

(4) Penetapan penerima NUPTK sebagaimana dimaksud pada  ayat (1) huruf b dilakukan berdasarkan permohonan Penerbitan NUPTK dari Pendidik atau Tenaga Kependidikan yang sudah ditetapkan sebagai calon penerima NUPTK.

(5) Permohonan Penerbitan NUPTK sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan melalui sistem aplikasi vervalptk.data.kemdikbud.go.id dengan melampirkan

syarat sebagai berikut: 

a. Kartu Tanda Penduduk (KTP);

b. ijazah dari pendidikan dasar sampai dengan pendidikan terakhir;

c. bukti memiliki kualifikasi akademik paling rendah diploma  IV (D-IV) atau strata 1 (S-1) bagi Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Formal;

d. bagi yang berstatus sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) atau Pegawai Negeri Sipil (PNS) melampirkan:

1. Surat Keputusan (SK) pengangkatan CPNS atau PNS; dan

2. SK penugasan dari Dinas Pendidikan;

e. surat keputusan pengangkatan dari kepala Dinas Pendidikan bagi yang berstatus bukan PNS yang bertugas pada Satuan Pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah; dan

f. telah bertugas paling sedikit 2 (dua) tahun secara terus menerus bagi yang berstatus bukan PNS pada Satuan Pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat yang dibuktikan melalui surat keputusan pengangkatan dari ketua yayasan atau badan hukum lainnya.

Untuk lebih jelasnya, silakan unduh, baca dan pahami Peraturan Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Nomor 1 Tahun 2018 tentang Juknis Pengelolaan NUPTK disini

Persyaratan tersebut dapat diajukan oleh Operator Sekolah dengan mekanisme upload file dalam bentuk pdf.